TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Baca: Polisi Sebut Tim Gabungan Novel Baswedan Rekomendasi Komnas HAM
"Tim ini dibentuk berdasarkan rekomendasi dari Komisi Nasional HAM dalam perkara Novel Baswedan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal saat ditemui di kantornya, Jumat 11 Januari 2019.
Tim itu bakal bertugas sejak enam bulan terhitung sejak 8 Januari 2019 untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi pada 11 April 2017 silam. Sejumlah pegiat HAM meragukan pembentukan tim ini. Berikut adalah mereka yang meragukan pembentukan tim ini:
1. Haris Azhar
Pegiat HAM Haris Azhar menganggap pembentukan Tim Gabungan kasus Novel Baswedan terkesan hanya untuk persiapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam debat pertama pemilihan presiden 2019. "Aneh, kok seolah bekerja pas mau debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat," kata dia lewat pesan singkat, Jumat, 11 Januari 2019.
Haris mempertanyakan mengapa dalam tim ini didominasi polisi, padahal selama ini penyelidikan oleh polisi tak pernah membuahkan hasil. Dia mengatakan memang ada nama-nama baru dalam tim itu, seperti Ketua Setara Institute Hendardi dan dua mantan Komisioner Komnas HAM Nur Kholis dan Ifdhal Kasim. Namun dia menganggap nama itu hanya pemanis dalam 'rumah lama'. "Rumah lama yang tidak pernah berbuah kerja," katanya.
2. Pengacara Novel
Tim advokasi kasus Novel Baswedan menganggap tim gabungan pencari fakta tidak independen. Anggota tim advokasi Alghiffari Aqsa mengatakan sebab komposisi tim didominasi unsur polisi.
Selain itu, dia juga meragukan independensi sejumlah ahli yang masuk dalam tim itu. Dia mensinyalir ahli yang masuk dalam tim itu selalu membela kepolisian. "Selain mayoritas dari kepolisian, beberapa ahli juga orang yang selama ini disinyalir selalu membela kepolisian sehingga diragukan independensinya," kata Alghiffari dihubungi, Jumat, 11 Januari 2019.
